PPP Akan Menyeleksi Bakal Cagub – OTT KPK pada Ketua Umum PPP Romahurmuziy buka kotak pandora jual beli jabatan di badan Kementerian Agama (Kemenag) . Pusat Tinjauan Anti-Korupsi (Pukat) UGM menyuarakan reformasi birokrasi keseluruhan di instansi berslogan ‘Ikhlas Beramal’ itu.
” Berulangnya korupsi memberikan program reformasi birokrasi di Kemenag tak berjalan baik. Pentingnya, belum juga berlangsung pergantian skema fikir serta budaya kerja pegawai yg bebas korupsi, ” kata Ketua Pukat UGM, Oce Madril, terhadap wartawan, Selasa (19/3/2019) .
Proses seleksi petinggi yg mestinya dikerjakan dengan prinsip merit sistim tak berjalan. Pengisian jabatan pada praktiknya tetap di pengaruhi kapabilitas rekan politik. Resiko seleksi jabatan yg koruptif bakal menyebabkan kerusakan institusi lantaran di isi oleh petinggi yg tak miliki integritas serta tak kompeten.
Perkara ini pun berikan deskripsi lemahnya metode pengawasan di Kemenag, ” kata Oce.
Ke dua, perkara ini adalah praktek perdagangan efek (trading in influence) yg tetap saja dilaksanakan oleh pejabat parpol. Romahurmuziy pada prinsipnya tak punyai kewenangan di Kemenag. Tetapi, jadi Ketua Umum PPP memakai rekan mengingat Menteri Agama datang dari PPP.
” Praktek perdagangan efek sempat dilaksanakan oleh eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq dalam perkara import daging sapi. Perdagangan efek adalah satu diantaranya model tindak pidana korupsi yg belum juga dirapikan dengan cara komplet dalam ketetapan perundang-undangan di Indonesia, ” ujar Oce.
Perdagangan efek dirapikan dalam Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) sama seperti diratifikasi dalam UU Nomer 7 Tahun 2006. Tetapi, pastinya undang-undang ratifikasi belum juga menuliskan ultimatum pidana.
” Selanjutnya KPK memanfaatkan clausal suap buat menangkap pemeran praktek perdagangan efek, ” jelas Oce. OTT jual beli jabatan di Kemenag ikut berubah menjadi peringatan tingginya kemampuan korupsi oleh elit parpol saat penentuan umum. Tiap-tiap politisi serta parpol tengah dalam kondisi puncak persaingan buat jadi pemenang pemilu.
” Pastinya semua butuh permodalan. Satu diantaranya sumber permodalan politik merupakan hasil korupsi dengan beragam modus. Sejumlah salah satunya ialah jual beli jabatan, jual beli perizinan, suap dalam pemasokan, korupsi bansos serta dana hibah, dll, ” katanya