Reaksi Oposisi Atas Permintaan Jokowi Ke TNI Polri

Reaksi Oposisi Atas Permintaan Jokowi Ke TNI Polri – Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya perwira TNI Polri turut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah memetik tanggapan bermacam dari tim konsolidasi pemerintah serta oposisi. Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilainya pengakuan Jokowi ke arah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Dapat ke arah kesana (abuse of power),” kata Muzani selesai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018) malam.

Menurut Muzani Jokowi harusnya membiarkan rakyat menilainya sendiri kerja pemerintah. Ditambah lagi menyosialisasikan kerja pemerintah tidak termasuk juga dalam pekerjaan serta manfaat TNI/Polri yang dimandatkan undang-undang.

Seirama dengan Muzani Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan menyampaikan keinginan Jokowi tidak fundamental. Ia memperingatkan Jokowi tidak untuk menyeret dua institusi itu jadi alat politik praktis pemerintah.

“Utamanya demikian. Apa pun istilahnya TNI itu mesti netral,” kata Syarifudin, di DPP PAN, Kamis (23/8/2018) malam.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno meyakini TNI-Polri akan tidak menuruti keinginan Jokowi itu serta tetap akan netral di tahun politik yang akan datang. “Begitupun babinsa serta semua piranti negara saya meyakini akan netral,” kata Eddy, di DPP PAN, Kamis (23/8/2018) malam.

Bukan yang Pertama

Kemauan Jokowi manfaatkan piranti keamanan negara untuk kebutuhan politiknya bukan baru kesempatan ini berlangsung. Pada 17 Juli 2018 lantas Jokowi sudah sempat memohon Bintara Pembina Desa (Babinsa) ikut menghadapi desas-desus di penduduk yang menuding dianya sisi dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut dia PKI telah dibubarkan pada tahun 1965 atau waktu ia baru berumur empat tahun.

“Logikanya itu saja, yang lainnya orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik tetapi dapat menggelisahkan penduduk,” pinta Jokowi waktu menghadiri apel Babinsa semua Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7) pagi, seperti diambil dari website Sekretariat Kabinet.

Jubir Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani Chaniago menilainya keinginan Jokowi bukan penyalahgunaan kekuasaan. “Mengapa disuruh semacam itu? Karena sampai kini yang beredar banyak kan hoaks serta info tidak by data,” kata Irma waktu dihubungi Tirto, Jumat (24/8/2018).

Ketua DPP Nasdem ini memandang Jokowi menjadi panglima paling tinggi TNI serta Polri memiliki hak memohon bawahannya di dua institusi tersebutt menyosialisasikan kesuksesan pemerintah. “Serta sampai sekarang ini beliau kan masih tetap presiden,” kata Irma.

Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding juga memiliki pendapat sama. Menurut dia, semua intitusi negara berkewajiban serta miliki tanggungjawab kepribadian untuk menyosialisasikan hasil yang diraih pemerintah. “Bukan Pak Jokowi menjadi pribadi tetapi menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan,” kata Karding pada Tirto.

Karding menyampaikan pekerjaan TNI menjaga negara mencakup segi politik sosial budaya dapat jadi argumen untuk dipakai Jokowi. Di lain sisi ia menilainya bila sosialisasi dikerjakan parpol hal tersebut justru dapat dipandang seperti kampanye. “Menjadi keterangan ke rakyat oleh TNI dengan subtansi tentang apa-apa yang perlu untuk diketahui rakyat jadi terpenting untuk ketahanan negara,” katanya.

Blunder

Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilainya keinginan Jokowi menunjukkan sosialisasi kerja pemerintah belumlah tersampaikan dengan maksimal ke publik. “Itu bisa jadi hasil pelajari dari Jokowi jika banyak penduduk yang tidak memahami capaian-capaian Jokowi,” kata Usep pada Tirto.

Usep memisalkan program pembangunan infrastruktur yang masih tetap tidak dimengerti penduduk menjadi program terpenting untuk mendukung perekonomian. Karena, sampai kini penduduk masih tetap melihat perolehan di bagian ekonomi hanya pada kestabilan harga pokok. “Beberapa hal berikut yang butuh dijelasakan lagi supaya tidak ada info hoaks ke publik,” kata Usep.

Walau sebenarnya, menurut Usep, pengetahuan penduduk berkaitan program-program serta capaian pemerintah cukuplah terpenting dalam mengerek kepopuleran Jokowi di Pemilihan presiden 2019. Karena, menurut dia, nilai plus petahana ialah pada capaiannya. “Sampai kini kan jumlahnya beberapa info dari oposisi yang semakin banyak. Masalah utang, rumor PKI dll. Ini merugikan Jokowi,” kata Usep.

Walau demikian Usep menilainya keinginan Jokowi dapat jadi blunder yang merugikannya. Karena, publik dapat mempunyai pandangan Jokowi tengah menyalahgunakan kekuasaan.

Lena Maryana Mukti, Ketua DPP PPP yang jubir Jokowi-Ma’ruf, Lena Maryana Mukti optimis keinginan Jokowi akan tidak menjadi blunder. Karena, menurut dia tiap-tiap aparat negara bertanggungjawab menyosialisasikan perolehan pemerintah. “Dalam pandangan saya sosialisasi kesuksesan program ialah kerja bersama dengan semua aparat Pemerintah dari Pusat serta Daerah, termasuk juga TNI/Polri. Lumrah jika mereka turut mengemukakan ke publik apakah yg sdh dikerjakan Pemerintah,” kata Lena pada Tirto.